Home / Banten

Senin, 21 Desember 2020 - 17:29 WIB

Datangi DPMPTSP Banten, Driver Online Minta Asetnya Diakui Negara

Suara45|SERANG – Puluhan driver online yang dinaungi oleh Aliansi Banten Bersatu (Alibaba) mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten yang terletak di KP3B, Kota Serang, Senin (21/12/2020).

Berdasarkan pantauan, mereka memasang spanduk bertuliskan isi tuntutan-tuntutannya. Mereka merupakan pimpinan perwakilan dari berbagai daerah, mengingat tidak boleh melakukan perkumpulan masa dalam jumlah besar di masa pandemi covid-19.

“Ini hanya perwakilan-perwakilan pimpinan driver online, bayangkan kalau semuanya datang ke sini, karena Jumlah driver roda empat di gojek saja sudah 3 ribu, belum roda dua, yang mencapai puluhan ribu. Belum di greb, dan lain sebagainya,” ucap Ketua Aliba Dodi Hamdani saat ditemui di lokasi, Senin (21/12/2020).

Dia menjelaskan, seluruh driver online se-Indonesia khususnya di Banten untuk aset kita yang berupa kendaraan, Handpone dan sebagainya agar diakui oleh negara.

Baca Juga..!!  Gubernur WH : Capaian Indikator Makro, Tunjukkan Kinerja APBD Banten 2019

“Kita bukan driver taksi konvensional yang kendaraan dan sebagainya disediakan oleh perusahaan, tetapi kita di usaha driver online, kendaraan, handpon dan kuota punya kita. Jadi kita punya aset di situ,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya saat ini mendatangi DPMPTSP ingin duduk bareng membicarakan terkait haknya tersebut, karena selama ini statusnya masih belum jelas.

“Kalo sekarangkan hanya sebatas ongkos. Kita ingin karena ada aset kita, kita ingin aset ini diakui oleh negara, kita ingin aset kita ada perhitungannya karena ini hak kita,” katanya.

Masih di tempat yang sama, Ketua Tim Litigasi Komando Indonesia Ikhsan Aziz mengatakan, akibat tidak diakuinya aset oleh negara sebagai bentuk investasi dalam aplikasi ini, terjadi banyak blunder.
Hubungan tidak jelas antara driver dengan aplikasi.

Baca Juga..!!  Pimpin Apel, Wagub Ingatkan ASN Ciptakan Kesepahaman Pelaksanaan Visi Misi

“Mereka bilang mitra, tetapi terjadi suspensi dan lain sebagainya secara sepihak. Mereka tidak ada beban, dan beban dilepaskan ke kita. Mereka bisa tidak tanpa kita?. Apakah mereka tercatat perusahaan transportasi?, mereka tercatat di DPMPTSP hanya portal web,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum komando Agustinus mengatakan, aplikasi ini harusnya melakukan eksplorasi bukan ekploitasi. Seharusnya regulasi yang ada eksplorasi, karena menggunakan aset orang.

“Ini belum diakui dan catatan ini yang mau kita perjuangkan, jadi sesuai UU penanaman modal pasal satu butir satu dan butir tujuh, jelas menyatakan bahwa kita ini adalah penyertaan modal, ini yang mau kita perjuangkan. Jadi regulasi harus menghadirkan keadilan dan kepastian hukum,” katanya.(Nina)

Bagikan :

Baca Juga

Gotong Royong, Semangat Kemedekaan Di Desa Jayanti

Tangerang

Gotong Royong, Semangat Kemedekaan Di Desa Jayanti

Tangerang

Koramil 10/Sepatan Lakukan Penegakan Disiplin Kesehatan
Kantor DPMD Lebak Di Demo  Badak Banten

Lebak

Kantor DPMD Lebak Di Demo Badak Banten

Lebak

Soal PMK Anggota DPRD Lebak Surati Menkeu
TINGKATKAN KEAMANAN DAN PENGAWASAN PANGAN, DKP GELAR RAKOR JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH (JKPD)

Pandeglang

TINGKATKAN KEAMANAN DAN PENGAWASAN PANGAN, DKP GELAR RAKOR JEJARING KEAMANAN PANGAN DAERAH (JKPD)
Operasi Zebra Kalimaya Di Malam Hari Satlantas Polres Lebak Keluarkan Ratusan Surat Tilang Kepada Pelanggar

Lebak

Operasi Zebra Kalimaya Di Malam Hari Satlantas Polres Lebak Keluarkan Ratusan Surat Tilang Kepada Pelanggar
ASDA III Lepas 260 Peserta KKM Untirta

Lebak

ASDA III Lepas 260 Peserta KKM Untirta

Tangerang

Desa Gembong Kec Balaraja Salurkan BLT DD Tahap Dua Ke 235 Warga Miskin