Home / Serang / Serang Kota

Jumat, 5 Februari 2021 - 10:30 WIB

Di Duga Surat Pemungutan Biaya di MTs Negri 1 Kota Serang Beredar

Suara45|SERANG- Praktek Pungutan Liar (Pungli) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kota Serang mendapat sorotan dan protes dari sejumlah Ormas dan LSM di Banten. Salah Satunya Badan Banten Perjuangan (BBP).

Ketua Ormas DPP Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni mengecam Kepala Sekolah dan Komite MTsN Kota Serang yang bersekongkol memuluskan Pungli disaat ekonomi masyarakat tengah sulit akibat hantaman Pandemi Covid-19.

“Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Kementerian Agama mengingat begitu banyak sekolah dibawah naungan Kemenag yang lebih ‘ganas’ dan ‘rakus’ dalam melakukan pungli dibanding sekolah umum,” ucap Eli, Rabu (3/2) di Serang.

Padahal, sekolah-sekolah umum di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini sudah semakin membaik dengan minimnya praktik pungli.

Tapi sebaliknya, di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag, justru semakin parah.

“Kami meminta agar Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenag Banten dan Kakan Kemenag Kota Serang segera memerintahkan kepala madrasah tersebut untuk menghapuskan pungli. Tindakan ini menambah kesusahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid ini,” tegasnya.

Baca Juga..!!  Satuan Samapta Polres Serang Dapat Bantuan 18 Unit Kendaraan Dinas Dari Mabes Polri

Dari data yang diperoleh MTs Negeri 1 Kota Serang mematok pungutan kepada siswanya bervariasi. Untuk siswa kelas VII sebesar Rp 460.000,-, kelas VIII 320 dan siswa kelas XI sebesar Rp 500.000,-.

Beberapa orangtua siswa juga mengeluhkan pungli di sekolah tersebut. Ia menyebutkan kutipan dan sumbangan itu sangat memberatkan orang tua. Apalagi di tengah wabah Covid-19 19 ini.

“Karena itu, BB Perjuangan meminta agar seluruh pungli itu dihentikan. Yang sudah sempat dikutip segera dikembalikan ke orang tua siswa. Bisakah sekolah menunjukkan empatinya atas penderitaan masyarakat akibat tekanan wabah pandemi Corona ini?,” katanya.

Selain itu, Eli juga berharap, aparat penegak hukum segera bertindak bila para pengelola sekolah tersebut tetap membandel dengan terus menyusahkan orang tua siswa dengan praktik pungli. “Polisi atau kejaksaan jangan membiarkan tindakan tindakan yang meresahkan masyarakat seperti ini,” harapnya.

Baca Juga..!!  Ungkap Curanmor, Polres Serang Kota Bentuk Tim UKL

Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala MTs Negeri 1 Kota Serang, Umi Kulsum Umayah mengakui ihwal pungutan tersebut. Namun ia bedalih bahwa pungutan itu adalah hasil musyawarah Komite bersama orang tua siswa.

“Bahkan pembayaran dan pengelolaannya pun langsung pihak komite. Sekolah hanya mengusulkan program unggulan yang pembiayaannya tak tercover oleh dana BOS,” kilahnya.

Tapi untuk lebih teknisnya, kata Umi, silahkan langsung konfimasi dengan pihak komite.

Ketua Komite MTsN 1 Kota Serang, Hidayat menjelaskan bahwa sumbangan itu adalah hasil kesepakatan bersama orangtua siswa. “Saat itu sempat ada SKB 4 Menteri soal sekolah tatap muka, tapi dalam perjalannya kan tidak jadi. Namun surat sudah menyebar. Tapi soal sumbangan harus persetujuan orang tua, jadi tetap kita rapat bersama perwakilan orang tua dengan memperhatikan Protkes,” ucapnya.

Menurutnya memperoleh sumbangan dari orang tua siswa dibolehkan selama dilakukan persetujuan. “Di PMA No 16 tahun 2020 menyatakan bahwa partisipasi orang tua siswa itu dibolehkan,” cetusnya. (Nina)

Bagikan :

Baca Juga

Serang

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nasrul-Eki, Siapkan Program Pro Rakyat

Banten

Polda Banten Proses 89 Kasus Obat Keras Heximer Dan Tramadol s/d September 2020
Viralnya Video TKA Diklarifikasi PT Krakatau Enginering Dan Kepala Imigrasi Kelas 1 Serang

Serang

Viralnya Video TKA Diklarifikasi PT Krakatau Enginering Dan Kepala Imigrasi Kelas 1 Serang
RATUSAN WARGA TAMBAK KIBIN HADIRI PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Serang

RATUSAN WARGA TAMBAK KIBIN HADIRI PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Serang

Ulum – Eki Siap Melenggang di Pilkada Serang

Serang

Dugaan Ada Pemotongan, Dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) Di Kabupaten Serang Di Pertanyakan
Terkait Dugaan Penyalahgunaan Ijin, H Muhsinin : “Dinas Terkait Harus melakukan Tindakan”

Serang

Terkait Dugaan Penyalahgunaan Ijin, H Muhsinin : “Dinas Terkait Harus melakukan Tindakan”

Serang

LSM PENJARA Banten Laporkan Oknum Debt Colector Ke Polisi