in

KemenPAN- RB Akan Hapus Honorer,Pemkab Pandeglang Akan Mempertahankan

KemenPAN- RB Akan Hapus Honorer,Pemkab Pandeglang  Akan Mempertahankan
KemenPAN- RB Akan Hapus Honorer,Pemkab Pandeglang Akan Mempertahankan

Suara45.com- Kesepakatan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang menghapuskan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap di Instansi Pemerintahan mendapatkan tanggapan dari Bupati Pandeglang Irna Narulita.
Menurut Irna, pihaknya akan mempertahankan para honorer yang mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah
daerah,

“Bagi tenaga honorer yang profesional dan memiliki kinerja yang baik akan kami pertahankan, bagaimana dan dari mana anggaranya kami akan pikirkan sistemnya seperti apa, Kata Irna usai menghadiri acara Bintek Penguatan Kapasitas Aparatur di Rizki Hotel, Rabu (22/1/2020).

Lebih lanjut Ia mengatakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten tentunya ingin mencetak aparatur yang unggul, jika para honorer kinerjanya dapat membantu Pemerintah akan di pertahankan, “akan tetapi bagi honorer yang tidak memiliki kedispilinan, kinerjanya buruk yah mohon maaf, karena hal ini sudah jelas ada aturannya”, tegas Irna.

“Untuk pengurangan secara otomatis sistem nanti yang akan menilai, biasanya Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan pasti ada penyesuainya, kita tidak bisa memutuskan harapan mereka begitu saja, akan tetapi nanti kita lihat kedepanya seperti apa, jika honorer memiliki kinerja yang bagus akan kita pertahankan, jika sebaliknya kinerjanya buruk, malas dalam bekerja, biar sistem nanti yang akan menilai, “tandasnya.(ik/Cen)

Komentar
Baca Juga..!!  Wakil Bupati Pandeglang Hadiri Peringatan HUT Yonif 320 BP
Redaksi 45

Written by Redaksi 45

Hidup Bukanlah Tentang Siapa Yang Lebih Baik,Tapi Hidup itu Harus Lebih Baik Jangan Pura-Pura Baik👍👍👍

Ketua DPRD Prov Sumbar Minta Dinas ESDM Evaluasi UIP Di Kab Limapuluhkota

Anggota Komisi Dua DPRD Kota Tangerang Dukung Buruh Tolak Omnibus Law

Anggota Komisi Dua DPRD Kota Tangerang Dukung Buruh Tolak Omnibus Law