Home / Berita

Senin, 4 Januari 2021 - 15:14 WIB

Maklumat Kapolri Tidak Membatasi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berpendapat

Suara45 | Polri sangat memahami dan menghormati UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Polri juga menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Atas dasar ini maka Polri meyakinkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tidak ditujukan untuk produk-produk jurnalistik di media massa. Kadiv Humas Polri juga menambahkan bahwa kebebasan pers telah dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Baca Juga..!!  Silaturahmi Dengan Warga Papua, Bupati Pandeglang : Kalian Semua Anak Kami

Kadiv Humas Polri mengungkapkan, “Dalam Maklumat Kapolri tersebut di poin 2d tidak menyinggung media. Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tidak perlu risau karena dilindungi UU Pers. Kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional”. Terkait kebebasan pers, Polri bahkan telah memiliki perjanjian kerja sama (MoU) dengan Dewan Pers. “Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Polri untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai dengan undang-undang,” tambah Kadiv Humas Polri.

Baca Juga..!!  Pelaku Curanmor Asal Padang di Bekuk Polisi

Kadiv Humas Porli menjelaskan bahwa Pasal 2d Maklumat Kapolri yang dipersoalkan adalah jika konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara Pancasila, seperti yang mengandung unsur berita bohong atau hoax, SARA, mengadu domba, bernada perpecahan, provokatif, hingga mengakibatkan gangguan kamtibmas.

“Namun jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan. Maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Mengakses, mengunggah, menyebar kembali yang dilarang atau pun yang ada tindak pidananya, dapat dikenakan UU ITE,” ucap Kadiv Humas Polri.(AR/humas)

Bagikan :

Baca Juga

Penderita Aids dan HIV di Banten Sebanyak 6.118 Orang

Tangerang

Penderita Aids dan HIV di Banten Sebanyak 6.118 Orang
Musim Kemarau, Sebagian Warga Di Kec Tulangbawah Tengah Terserang Penyakit Flu Dan Batuk

Tulangbawang Barat

Musim Kemarau, Sebagian Warga Di Kec Tulangbawah Tengah Terserang Penyakit Flu Dan Batuk
Tes CPNS Di Kota Tangerang Di Mulai Hari Ini

Tangerang

Tes CPNS Di Kota Tangerang Di Mulai Hari Ini
Sesosok Mayat Pria Ditemukan Dikebun Karet Ditiyuh Sumber Rejeki

Tulangbawang Barat

Sesosok Mayat Pria Ditemukan Dikebun Karet Ditiyuh Sumber Rejeki

Banten

Tersengat Listrik Saat Menebang Pohon, OB Di Desa Kadukempong Kec Padarincang Tewas Di Tempat
.

Lebak

SatPol PP Lakukan Pengecekan Pegawai Di Setda Lebak

Tangerang

Pelanggar Operasi Yustisi di Mauk Terus Menurun
Polisi Akan Tindak Tegas Bagi Panitia Pilkades Di Kab Tangerang Berbuat Curang

Tangerang

Polisi Akan Tindak Tegas Bagi Panitia Pilkades Di Kab Tangerang Berbuat Curang