Home / Banten

Jumat, 1 Januari 2021 - 15:58 WIB

Pemprov dan DPRD Banten Ikuti Hasil Evaluasi Kemendagri Terkait APBD 2021

Photo : Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati

Photo : Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati

Suara45 | SERANG – Pemerintah Provinsi Banten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten bersepakat mengikuti evaluasi kementrian dalam negri (Kemendagri) terkait dengan APBD 2021.

Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati mengatakan dalam evaluasi perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kemendagri pihak Pemprov dan DPRD Banten mempunyai dua pilihan.

“Evaluasi Perda APBD Propinsi oleh Kemendagri itu adalah sebuah kelaziman, Pemprov dan DPRD punya dua pilihan, mengikuti atau mengabaikannya,” katanya kepada media.

Pria yang akrab di sapa Cak Nawa mengaku Pemprov Dan DPRD Banten menyepakati untuk mengikuti evaluasi dari Mendagri.

“Yaitu dengan mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi GRATIS dan menambah alokasi DBH Pajak dengan merasionalisasi kegiatan OPD dan Bankue untuk Kabupaten Kota,” ujarnya.

Baca Juga..!!  Ketua HIPKA Banten, Ajak Pengusaha Alumni HMI Bangun Pondasi Ekonomi

Nawa Said mengatakan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak sebelumnya sebesar 2,2 triliun menjadi 2,6 triliun. Sedangkan Bantuan Kabupaten Kota dari 486,9 miliar menjadi 391,9 miliar.

“DBH sebelumnya di pasang di angka 2. 264. 977. 730. 950 menjadi 2. 627. 810. 301. 950 atau bertambah 362. 832. 571. 000, Bankue dari 486. 900.000.000 menjadi 391. 900. 000. 000 atau berkurang 95. 000. 000. 000 Belanja operasi terkoreksi 334. 942. 915. 000,” paparnya.

Dikonfromasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dwiyanti membenarkan hal tersbeut, kata Rina dana vaksinasi Pemprov banten menganggarkan sebesar 20 miliar.

Baca Juga..!!  Cegah Sebaran Covid 19, Tim Gabungan Cek Protokol Kesehatan Masyarakat di 8 Kabupaten/Kota

“Dana vaksinasi penyempurnaan angarankan 20 miliar, kita lekatkan dengan Dinkes, BTT ada 84 miliar kita udah antisipasi, Bagi hasil awalnya 2,2 triliun evaluasi Mendagri minta diselesaikan di murni menjadi 2,62 triliun, Bankeu menjadi 334 miliar,” katanya.

Ditanya juga terkait Bantuan keuangan (Bankeu) Kabupaten Kota tahun 2020, Rina mengaku pihak Pemprov sudah menyalurkannya namun tersendat di Bank Banten.

Ia mengaku, pihaknya sudah menginstruksikan Pihak Bank Banten agar memenuhi kewajibannya. “Tersendat di bank Banten yang sudah di Bank Bangen itu menjadi kewajiban disalurkan ke Kabupaten kota dan kita sudah memenuhi cuma tertahan, Kami senantiasa menginstrusikan ke bank banten untik menyelesaikan kewajibannya,” tegasnya.(Nina)

Bagikan :

Baca Juga

Kedapatan Membawa Sabu, Seorang Pria Di Jayanti Ditangkap Polisi

Kriminal

Kedapatan Membawa Sabu, Seorang Pria Di Jayanti Ditangkap Polisi

Tangerang

Waduh, Kantor Bersama Keagamaan Kecamatan Gunungkaler Terlihat Kumuh Dan Tidak Terawat

Tangerang

Pemdes Desa Kedung Mengharapkan Dapur Umum Untuk Bencana Banjir

Tangerang

PSBB Di Kab Tangerang Berlanjut, PMI Semprokan Disinfektan di Jalan Protokol Nasional

Tangerang

Penjemputan Pasien Covid-19 di Jeungjing Di Pantau Koramil 13 / Cisoka.
Desa Saga Menurunkan Peserta Terbanyak Dalam Pawai Taaruf Pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Balaraja ke-IX

Tangerang

Desa Saga Menurunkan Peserta Terbanyak Dalam Pawai Taaruf Pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Balaraja ke-IX

Serang

Sekda Kab Serang Minta KKN Mahasiswa Unila Laksanakan Prokes
Aliran Air Sangat Kecil Di Duga Proyek Pamsimas Bojong Manik Gagal

Lebak

Aliran Air Sangat Kecil Di Duga Proyek Pamsimas Bojong Manik Gagal