Home / Bekasi

Rabu, 17 Februari 2021 - 15:19 WIB

Polemik Gedung DPD Golkar Kota Bekasi, WALIKOTA BEKASI DI MINTA PATUHI PUTUSAN HAKIM

Suara45 | Bekasi – Peraturan Walikota (Perwal) dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Kepala Daerah adalah hukum. Berarti, Kepala Daerah adalah sumber hukum yang harus ditaati masyarakat. Namun, bagaimana mungkin masyarakat taat hukum jika Wali mereka sendiri tidak memberi contoh baik & taat hukum.

Demikian kritik Andi Salim terhadap sikap mantan Ketua DPD-II Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi yang juga Walikota Bekasi yang hingga kini tidak tunduk terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Ujar nya

Menurut Andi Salim, Rahmat Effendi selaku orang nomor satu di Pemerintahan Kota Bekasi seharusnya sadar bahwa dirinya adalah sumber hukum yang harus ditaati warganya. Sebagai sumber hukum, 3 putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan Rahmat Effendi, salah satunya “Akta Vandading” seharusnya dia laksanakan. Sudah tidak melaksanakan putusan akta vandading, justru dia (Rahmat Effendi-Red) kembali menggugat Akta Vandading tersebut, kemudian kalau sudah ada keputusan lagi selayaknya dia melaksanakan bukan nya dia menggugat lagi keputusan atas gugatan sebelumnya, ini preseden buruk bagi penegakan hukum dan wibawa dan marwah Pengadilan.

“Bagaimana ceritanya Akta Vandading bisa digugat. Kalau tujuannya merubah putusan yang sudah inkraah tersebut, itu mustahil. Yang bisa menganulir Akta Vandading itu hanya para pihak jika terjadi kesepakatan, jadi jangan berharap Majelis Hakim akan mengabulkan gugatannya,” ujar Andi Salim seraya menyebut pembangkangan terhadap putusan Pengadilan ini oleh Rahmat Effendi selaku Kader Golkar akan menjadi preseden buruk juga terhadap elektabliktas Partai Golkar ke depan karena contoh kelakuan yang buruk.

Masih di katakan Andi, Untuk diketahui, Polemik Jual beli Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jl. Jendral Ahmad Yani, No.18, RT.05/RW.02, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, antara tergugat Drs. Andi Iswanto Salim selaku pembeli dengan penggugat Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, telah melahirkan Akta Vandading dalam perkara No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks. Namun, kesepakatan damai yang dituangkan dalam Akta Vandading tersebut tidak dilaksanakan penggugat. Jelas nya

Bahkan menurut Andi Iswanto Salim, Rahmat Effendi kembali mendaftarkan gugatan lagi Di PN Bekasi karena ingin membatalkan Akta Vandading tersebut, namun lagi-lagi gugatannya kandas, atau ditolak majelis hakim.

Hingga sudah ada 4 No Perkara, karena berkali kali mengajukan gugatan ujar Andi Iswanto Salim, sebanyak itu pula Rahmat Effendi menderita kekalahan. Pertama kali dirinya digugat ingin membatalkan AJB yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Siagian di Kota Bekasi. Atas gugatan itu, muncul Akta Vandading No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks.

Namun, terhadap Akta ini lanjut Andi, Rahmat Effendi kembali menggugat ingin membatalkan Akta Vandading. Lagi-lagi kandas. Hingga berulang kali menderita kekalahan, dia tetap tidak beritikad baik melaksanakan putusan. Belakangan kata Andi, Rahmat Effendi menitipkan dana Konsinyasi sekitar Rp.12 miliar ke Pengadilan krn dengan menyalah gunakan Penetapan Keyua PN Bekasi, Namun karena angka ini tidak sesuai putusan dan tidak wajar, Andi pun menolak uang konsinyasi di Pengadilan

Baca Juga..!!  Terkait Susahnya Ka BPN Di Konfirmasi, BPN Kab Bekasi Harus Transparan

“Saya sudah menyatakan sikap bahwa saya menolak Permohonan Konsinyasi, saya tidak mau menerima uang konsinyasi tersebut. Kalau perlu Gedung DPD Golkar yang berada di Jl. Ahmad Yani dikosongkan, dan dipolice line karena itu gedung merupakan objek perkara,” tegas Andi salim.

Lalu, sambung Andi, sangat tidak mungkin, dan tidak masuk akal kalau uang Konsinyasi di Pengadilan Negeri Bekasi itu dititipkan hanya sekitar Rp 12 Milyar, karena jika dihitung sampai hari ini berdasarkan putusan PN Bekasi, pihak penjual (DPD-Golkar) Kota Bekasi wajib membayar sekitar Rp. 95 miliar.

“Oleh sebab itu, supaya Publik tau bahwa perkara Polemik jual-beli Gedung DPD Golkar Kota Bekasi secara Perdata sudah kami memenangkan. Saya ingatkan kembali, mau tidak mau Saudara Ketua DPD Golkar Kota Bekasi maupun Pengurusnya harus bertanggungjawab dan melaksanakan Putusan Pengadilan No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No.558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks Jo No.59/Pdt./2017/PT.Bdg,” terang Andi.

Menurut Andi, Ketua Pengadilan secara langsung didepan pengacara pihak Golkar, dana Konsinyasi tidak diterima atau ditolak. Maka Konsinyasi tidak bisa dilaksanakan/dilanjutkan, dengan kata lain Gedung itu masih bermasalah.
“Saya ingatkan kepada siapapun yang mencoba untuk memberikan statement ataupun melakukan perbuatan melawan hukum, saya akan kejar untuk meminta pertanggung jawabannya,” tegas Andi.

Saya sudah mohonkan eksekusi dan sudah mendapat perintah setor kepada Pengadilan, dengan adanya Bukti Setor Biaya Eksekusi Ke PN Bekasi itu berarti Gedung DPD Golkar Kota Bekasi hanya menunggu waktu buat beralih segera dan pasti akan membuat heboh dan malu pada pendiri, pengurus, maupun masyarakat luas, karena selama 16 tahun ini tidak mampu di selesaikan oleh ketua DPD yg notabene sdh lebih 16 tahun berkuasa menjadi orang penting di kota Bekasi ini. Ketidakhadiran prinsipal seperti yang di harapkan Ketua Pengadilan sehingga molor dengan proses Amanning sampai 3 x. Sudah jelas membuktikan bahwa Ketua DPD Golkar yang juga Walikota Bekasi tidak menghormati institusi Pengadilan.

Menurut Andi, kalau selama ini ada isu yang mengatakan dirinya sudah menerima uang dari pengadilan itu bohong. Apalagi ada yang bilang kalau Polemik Gedung DPD Golkar Kota Bekasi sudah selesai itu Pembohong Besar. Papar Andi

Untuk diketahui, tanggapan atas permohonan para pemohon Konsinyasi tanggal 25 November 2020 Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tanggal 27 Nofember 2020 No: 2/Pdt.P.Cons/2020/PN.Bks Jo No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No.558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks Jo No.59/Pdt./2017/PT.Bdg, Drs. Andi Iswanto Salim, menolak dana Konsinyasi tersebut.

”Termohon Konsinyasi I berkeberatan menerima penawaran/konsinyasi Para permohonan Konsinyasi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Tanggal 27 Nofember 2020 No: 2/Pdt.P.Cons/2020/PN.Bks Jo No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks Jo No.558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks Jo No.59/Pdt./2017/PT.Bdg karena tidak sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks Tanggal 22 Juni 2015″.

Menolak dana konsinyasi, Drs. Andi Iswanto Salim selaku pembeli telah menyetor Biaya Eksekusi sebesar Rp.10.228.000 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 8 Desember 2020.

Terpisah Dicky Ardi SH MH saat di minta tanggapan nya mengatakan, Perihal sengketa gedung Golkar di kota bekasi antara Andi Iswanto Salim dan Rahmat Effendi yang dalam hal ini sebagai ketua DPD II Partai Golkar kota bekasi dan dalam jabatannya sebagai walikota Bekasi sebenarnya sederhana saja, kuncinya adalah adanya Itikad Baik” untuk penyelesaiannya. Ujar nya

Baca Juga..!!  Dicky Ardi : Dewan Jangan Saling Tuding Perihal Laporan KOMPI Terkait Dua RSUD Bekasi Tidak Miliki IMB

Di tambah kan Dicky yang juga Managing Patners pada Law Office Dickyiskandar & Patners, menjelaskan, Sejauh ini sudah ada gugat menggugat diantara keduanya dan semua di menangkan oleh pihak saudara Andi Iswanto Salim dan bahkan sudah ada juga “Akta Van Dading” atau akta perdamaian dan Pihak Rahmat Effendi sudah melakukan Konsinyasi pembayaran ke Pengadilan Negri Bekasi, akan tetapi Nilai Konsinyasi itu tidak sesuai Yg seharusnya, sehingga pihak Andi Iswanto Salim menolak pembayaran melalui konsinyasi tersebut. Ucap nya
Masih di katakan Dicky, terkait “Akta Van Dading” atau Akta Perdamaian, Menurut ketentuan Pasal 1851 KUHPdt, yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (Pasal 130 HIR)

Ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 1858 KUHPerdata: “Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Pasal 1859 KUHPerdata: “Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.”

Pasal 1860 KUHPerdata: “Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas-hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.”

Pasal 1861 KUHPerdata: “Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal sama sekali.”

Jadi,diluar apa yang telah ditentukan oleh pasal diatas, suatu akta perdamaian tidak dapat dibatalkan. Karena suatu akta perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan tingkat akhir.

Berdasarkan hal-hal diatas, sebaiknya Rahmat Effendi yang dalam hal ini sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Bekasi dan juga dalam jabatannya sebagai Walikota Bekasi, tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan yang sudah Incracht dan melaksanakan putusan tersebut agar menjadi contoh yang baik untuk warga masyarakat kota bekasi dalam ketaatan terhadap hukum dan putusan pengadilan. Jelas Dicky

(Hisar)

Bagikan :

Baca Juga

Bekasi

PEDULI BANJIR AKTIIVIS MAHASISWA SERUDUK KANTOR BMSDA KOTA BEKASI

Bekasi

Ketua DPD GRPPH-RI : PT WAP “Terancam Akan Disegel”
FB_IMG_1556372470268

Bekasi

Kerap Memeras Gay, Polisi Gadungan Berpangkat AKP Diringkus Polisi
Pria Dibekasi Bunuh Diri, Tabrakan Diri Ke Truk

Bekasi

Pria Dibekasi Bunuh Diri, Tabrakan Diri Ke Truk

Bekasi

KEMENAG KAB BEKASI BANTAH ADANYA POTONGAN DANA BOP PESANTREN DAN LEMBAGA TPQ
Photo"salah satu Warga saat mengambil Sampel Limbah PT.AMI

Bekasi

PT AMI Di Kecamatan Tambun Selatan Di Duga Cemarkan Lingkungan
Pamerkan Alat Kelamin Saat Mengemudi, Pria Mesum Di Tangkap Polisi

Bekasi

Pamerkan Alat Kelamin Saat Mengemudi, Pria Mesum Di Tangkap Polisi

Bekasi

Kosongnya Dua Kursi Eselon Di Lingkungan Pemkab Bekasi, LSM KOMPI : Diduga Dua Kursi Kosong Berbandrol